Sekadar Bertanya

Mestinya, Kota Metro untuk semua warga Kota Metro, yang memberikan hak dan kewajiban setara atas semua warganya.

Jika kota bervisi pendidikan ini lebih butuh perpustakaan daerah refresentatif tetapi yang dibangun adalah Metro Convention Centre (MCC), maka sebenarnya visinya apa dan bangunan itu untuk siapa? Warganya, para pedagang miskin yang butuh ruang berjualan yang nyaman tetapi yang digiatkan adalah izin pembangunan ruko untuk para pedagang bermodal besar dari luar, lantas kota sebenarnya untuk siapa?

Ruang publik yang semestinya bisa menjadi ruang milik publik, tempat warga kota berinteraksi dan bermain, tetapi kenyataannya ruang publik yang ramai telah berbayar, bayar parkir dengan tarif suka-suka, dan ironisnya sama sekali tidak memberikan jaminan keamanan pada kendaraan yang diparkir. Jadi, ruang publik itu sebenarnya milik siapa?

Jika benar Kota Metro untuk semua warganya,  maka semestinya kota ini menyediakan fasilitas yang bisa dinikmati oleh semua kasta, kelas dan kelompok sosial, miskin dan kaya. Si kaya difasilitasi jalan yang mulus, si miskin yang tak punya kendaraan disediakan trotoar yang layak untuk berjalan kaki. Faktanya, trotoar malah diserobot menjadi tempat parkir,

dibongkar dan diratakan.

Bagaimana mungkin berdiri rumah sakit sebagai ladang bisnis baru di tengah pemukiman padat penduduk, tanpa pengolahan limbah yang memadai, sehingga limbahnya mencemari sumur-sumur warga, jika kota ini benar-benar ramah dan bersahabat  serta tak mengabaikan kesehatan lingkungan.

Idealnya, pemimpin kota ini mampu mewujudkan apa yang disebut oleh David Harvey dan Edward Sojo sebagai keadilan ruang (spatial justice). Ruang kota adalah hak dan kebutuhan semua warga. Tindakan peminggiran warga baik secara langsung dan tidak langsung seperti memberikan kemudahan izin untuk pendirian, ruko, Alfa Mart dan Indomaret yang berdampak PKL gulung tikar, rumah sakit yang limbahnya mencemari sumur, usaha-usaha besar di pinggir jalan utama yang merampok trotoar, adalah bentuk ketakadilan ruang, ketidak adilan kekuasaan.

Lantas, kota ini sebenarnya untuk siapa? Realitas, bagaimana perusahaan-perusahan besar, perbankan, toko, rumah sakit, dealer, dengan gampang berdiri dan menghabisi ruang-ruang publik yang menjadi hak publik, penguasaan ruang publik dengan komersialisasi, hinga perebutan ruang-ruang strategis seperti simpang dan perempatan jalan, adalah jawabannya!

Memang, perebutan ruang kota adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dihindari. Secara hakikat, ruang adalah sesuatu yang terbatas, tetapi begitu banyak kelompok membutuhkan ruang untuk kepentingan masing-masing yang seringkali tidak dapat berdiri secara bersamaan. Sehingga konsekuensi yang muncul adalah akan terdapat kelompok-kelompok yang kalah dalam perebutan ruang. Mereka akhirnya tidak mendapatkan ruang kota yang layak, dan tentu saja kelompok-kelompok yang kalah itu adalah mereka yang secara ekonomi dan politik lemah.

Kota Metro yang terlihat asri dan nyaman, tak pernah memproduksi begal, maling, dan tukang palak, jangan-jangan justeru memendam kebengisan yang ditunjukkan secara tidak langsung lewat cara membegal trotoar milik pejalan kaki, membunuh secara perlahan warga dengan mencemari air bersih mereka dengan limbah medis. Menggorok pedagang kecil, dengan cara memberikan kemudahan akses berkembangnya toko-toko modern, tanpa mempertimbangkan dampak.

Jangan-jangan.

Lantas, beranikan kita mengajukan pertanyaan, kota ini sebenarnya untuk siapa?