Penguasa Zaman Now Menafsir Demokrasi

Demokrasi macam apa ini? Katanya kekuasaan di tangan rakyat. Katanya kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat. Nyatanya, rakyat punya kuasa apa? Itu pertanyaan dan pernyataan old alias jadul soal demokrasi!

Enam bulan lagi, reformasi genap berusia duapuluh tahun. Tahun 2018 mendatang Lampung memilih gubernur dan beberapa kabupaten memilih bupati, disusul pemilihan legislatif dan pemilu presiden tahun 2019, setidaknya empat kali sudah perjalanan demokrasi liberal berlangsung, namun demokrasi tidak memberi dampak apapun terhadap kehidupan dan kesejahteraan rakyat.

Apakah ini menjadi penanda kebenaran pernyataan Soekarno ketika berusaha menyatukan Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom) untuk melawan imprealisme Barat, bahwa demokrasi Barat hanya menjamin kebebasan warganya dalam bidang politik, dan tidak berlaku di bidang ekonomi?

Tengoklah Kota Metro, telah tiga kali memilih langsung pemimpinnya. Bukannya lebih baik sebagaimana slogan yang sering diteriakkan semasa kampanye, Untuk Metro Lebih Baik! Kehidupan rakyat kian terpuruk, pengusaha kecil makin menciut di tengah kepungan ritel dan ruko.

Barangkali, menjadi rakyat yang baik itu harus pandai merawat  kesetiaan, harapan dan kepercayaan terhadap demokrasi, bahwa di dalamnya ada jalan menuju kesejahteraan, setiap pemimpin baru selalu ada asa baru, meski nyatanya hingga kini demokrasi hanya bergerak dalam batasan formal elektoral-prosedural.

Mengapa bisa begitu? Karena interpretasi dan perspektifnya tak kekinian, apalagi menyebut nama Soekarno, old banget!

Bayangkanlah, di kota ini, alangkah entengnya kekuasaan merobohkan dan menegakkan gedung dengan anggaran milyaran,  membongkar dan membangun nama Taman Merdeka dan membangunnya kembali dengan biaya ratusan juta, tetapi teramat sulit membangun sense of crisis, alih-alih mampu menegakkan harkat-martabat dan kesejahteraan warga kota.

Ketika dikritisi, maka akan balik bertanya, "warga atau rakyat mana yang gagal kami sejahterakan? warga mana yang kami tak pernah hadir di tengahnya?" Jika sudah begitu, maha benarlah penguasa dengan segala tafsirnya, bahwa istri, anak, kakak, adik, menantu, besan, kerabat dan seluruh kroninya juga adalah rakyat!

Namun, rakyat tetap tak boleh apatis, harus tetap fasih mengeja demokrasi yang dinarasikan sebagai hal ideal untuk memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan, berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan, yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat, rakyat harus tetap lantang membaca "kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat!"

Jika pun menemukan realitas terbalik, maka teruslah meneguhkan hati dan merapal mantra "ini tidak jahat, Cinta. Ini hanyalah cobaan!" Demokrasi adalah sistem ideal, sistem laraiba fihi dalam istilah Caknun, tak pantas untuk diragukan.

Jika kebetulan demokrasi belum bisa membuktikan dirinya berhasil sebagai penjaga hak-hak individu, masih sering melahirkan silang sengkarut pendapat antar individu bahkan kelompok yang berujung pada pengeliminasian kelompok lemah dan minoritas, keputusan bersama dalam iklim mufakat digunakan sebagai lobi-lobi untuk melanggengkan kuasa, menekan mereka yang tak dominan dalam kemelut hegemoni, maka anggaplah itu sekadar khilaf demokrasi yang bersifat sementara.

So, biarkanlah penguasa yang memperkenalkan dan selanjutnya memaknai kesejatian demokrasi, tak perlu sedu sedan apalagi memendam dendam kesumat yang tiada henti? Hentikanlah perdebatan-perdebatan tak penting soal pembangunan untuk siapa, siapa yang berhak atas ruang kota, apalagi mengkritisi kebijakan pemerintah atas nama rakyat, karena akhirnya engkau akan terdiam ketika ditanya, "rakyat yang mana?" Sekali lagi biarkanlah penguasa menafsirkannya sendiri!

Biarkanlah setiap rezim menjalankan konsepsi birokrasi pemerintahan berdasarkan watak rezimnya, biarkanlah bongkar pasang pembangunan itu, anggap saja itu permainan lego. Tak perlu kita lelah mempertanyakan soal pembangunan Nuwo Intan yang belum digunakan tapi sudah butuh dana rehab itu? Apalagi soal font di sudut Taman Merdeka itu, karena selalu ada jawaban atas setiap pertanyaan bukan?

Bukankah, ada atau tiada pemerintah, kita juga tetap hidup dan mengurusi hidup sendiri?

Rahmatul Ummah, Warga Yosomulyo