Agama Pasar

Islam hari ini lebih sering tampil sebagai pasar ketimbang sebagai agama yang memiliki makna, nilai, dan spritualitas. Islam digandrungi karena kepentingan-kepentingan transaksional. Di Musim politik, kegandrungan menggunakan simbol-simbol Islam terlihat dari hilir-mudik politisi tampil di forum-forum pengajian, keliling masjid menjadi penceramah, menggunakan atau memakai baju koko, kopiah yang akrab dan lekat dalam benak awam sebagai muslim yang baik.

Di wilayah politik, sebenarnya bukan hal baru menjadikan agama sebagai tunggangan kepentingan, dalam sejarah dunia modern bahkan di Barat yang dinilai demokrasinya lebih maju, sebagaimana ditulis oleh Alexis de Tocqueville dalam buku Democracy in America, agama masih memegang peranan sentral dalam demokratisasi.

Di Kota Metro, ketika musim Pilkada 2015 yang lalu, hampir semua calon melibatkan sentimen keagamaan untuk meraih simpati pemilih, bahkan ada calon yang rela menerobos pekat dan dingin subuh, dari masjid ke masjid menghadiri salat berjama’ah yang berlanjut pada kuliah tujuh menit (kultum) si calon dengan dalih dakwah, tetapi begitu selesai perhelatan politik itu, selesai pulalah dakwah subuh dari masjid ke masjid tersebut.

Di ranah lain, institusi keagamaan seperti MUI juga sering terlihat mengeluarkan fatwa yang tak bisa dilepaskan dari kepentingan pasar, seperti penerbitan label produk hijab halal, hingga seruan-seruan para ulama untuk penggunaan produk obat herbal dan larangan menggunakan obat kimia atau obat-obatan kimiawi yang mengandung alkohol.

Logika pasar dengan menggunakan agama sebagai instrumen terbukti efektif di tengah pemeluk agama yang mengutamakan dan terkonsentrasi pada simbol-simbol, seolah merek-merek dengan label Islam menjanjikan pahala dan surga, karena menilai kegiatan-kegiatan tersebut adalah ibadah.

Untuk memahami logika agama pasar ini, Greg Fealy dan Sally White menyajikannya secara menarik dalam buku Ustadz Seleb: Bisnis Moral dan Fatwa Online yang diterbitkan oleh Komunitas Bambu. Greg dan Sally mengungkap maraknya layanan islami yang dijadikan lahan bisnis yang sangat menggiurkan dan menguntungkan, mengungkap peran agama di dunia global kontemporer, teknologi baru informasi yang mengalir cepat, pola-pola perilaku islami telah berubah secara dramatis, termasuk siapa pemain-pemain utama yang menjungkirbalikkan logika beragama.

Politik dan Pasar Islam

Politik menjadi momentum strategis untuk menggelar jualan (pasar) Islam. Berbagai acara dan banyaknya kemunculan para syaikh, habaib, dan ustadz-ustadz selebritas di panggung-panggung politik, selain dangdut, wayangan, tiba-tiba shalawat juga menjadi jualan yang dilapak secara maraton, laris manis bak pasar malam keliling.

Dangdut diserang sebagai tak bermoral, jualan bokong dan calon yang menggunakan medium kesenian rakyat itu seakan 'moralitas'nya lebih rendah dari 'moralitas' calon yang gemar bershalawat. Moral ditakar dengan simbol-simbol agama yang diperoleh secara instan dan temporer.

Pada titik ini, ayat-ayat dan simbol agama telah terjebak di pusaran pasar. Bukan hanya tampak pada laku para calon slengean, binal dan urakan yang tiba-tiba menjadi islami, tetapi juga pada laku akrobatik para ustadz, habaib, dan syeikh dan kyai yang terlibat di kontes-kontes politik berlabel pengajian agama yang mengabdi pada nominal bayaran. Sungguh, menjadi benalu yang menggunakan agama sebagai alat jualan politik, mencari keuntungan dengan jubah dan dalil, tanpa konsistensi keteladanan dan akhlak.

Membajak agama sebagai penyedia legitimasi di tengah menumpuknya berbagai persoalan struktural mendorong elit agama untuk mengambil dalil agama apa saja yang bisa melegitimasi keadaan untuk membangun gaya hidup agamis secara simbolis dan verbalistik. Konsekuensinya, ajaran agama direduksi sedemikian rupa sehingga ia kehilangan spiritnya yang berwatak membebaskan dan berpihak kepada kaum mustadhafien menjadi pengabdi pasar dan memihak pemodal yang menindas.

Menurut Umaruddin Masdar, penulis buku Gus Dur Pecinta Ulama Sepanjang Zaman, Pembela Minoritas Etnis Keagamaan, perspektif kesejarahan dan sentuhan humanitarianisme hilang dari pemahaman dan penafsiran ajaran agama. Agama tidak lagi bisa menjadi salah satu alat analisis sosial, tetapi memunculkan sikap umat yang cenderung apolitis, apatis, dan individualistis, bahkan cenderung hedonis dan konsumtif. Elit tak lagi bisa menjadi rujukan, fatwanya tak didengar. Pilihan politiknya bukan lagi terkait trackrecord benar-salah melainkan pada jumlah bayaran.

Akibatnya, para calon yang terpilih dari hasil politik seperti ini, meski dilegitimasi oleh para kyai, ustadz, habaib dan para ulama tidak menjamin tampil sebagai pemimpin yang memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap rakyat yang kelaparan, dahaga dan kurang tidur, yang selama mereka kampanye didekati dan dihidangkan mimpi-mimpi, pemimpin terpilih selalu saja tak memiliki jiwa kesetiakawanan sosial, selalu berganti wajah, yang awalnya care, sering keluar masuk pasar, turun ke sawah dan membaur dengan rakyat miskin dan mengakrabi simbol-simbolnya menjadi pemimpin yang congkak, doyan menggusur, dan mengangkangi anggaran, alih-alih ingat dosa, rakyat dan para habib, syeikh, dan ulama pun tak lagi dilirik.

Dalam kondisi seperti ini, rakyat sesungguhnya merindukan keberanian moral para elit dan tokoh agama untuk bersikap dan berpihak kepada kepentingan rakyat guna mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bersama bukan pada elit politik dan pemodal,  karena sampai kapanpun tak mungkin agama bisa didefinisikan secara personal-individualistis, tanpa merujuk pada sikap mayoritas pemeluk agama dan elitnya.

Tatkala agama yang diwakili elitnya hanya bekerja kepada kepentingan pasar, sesungguhnya agama telah berubah dan menjelma menjadi agama pasar, yang pasrah bongkok kepada modal, dan elit. Dan para ulama, habib, syaikh, ustadz/ustadzahlah yang berkontribusi besar terhadap stigma buruk agama tersebut, dan pastilah mereka akan diminta porsi pertanggungjawaban lebih besar daripada umat yang mengikutinya.

Semoga hal ini tidak terjadi di Pilkada Lampung tahun 2018 ini.

Rahmatul Ummah, Warga Yosomulyo