Andai Saja Calon Gubernur Kampanye Literasi

Konon, para politisi atau calon pemimpin politik kita masih mengandalkan perang citra untuk meraih dukungan pemilih. Ironisnya, hal tersebut diklaim merupakan satu dari banyak buah yang disemai dari reformasi, kebebasan! Setiap orang berhak mengekspresikan ide, gagasan, pemikiran dan tindakan politik, termasuk imajinasi palsu. Kampanye yang digencarkan juga seringkali melibatkan sentimen lingkungan keluarga, suku, ras, etnis dan agama.

Bangunan historisitas demokrasi yang terlanjur terbangun di atas pondasi SARA dimanfaatkan secara maksimal, sehingga mudah ditebak, kampanye mengerahkan massa selalu bergerak di dua titik ekstrim, pengajian dan dangdutan atau sesekali wayangan, jalan sehat dan kegiatan sejenis lainnya, isu yang dikampanyekanpun tak jauh-jauh dari sentimen tersebut, sesekali dibumbui cerita kesejahteraan. Sisanya bergerak dalam gerakan samar, menebar teror sembako dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Jika model kampanye seperti itu terus berlangsung, maka dapat diprediksi pemilu tak akan melahirkan sosok pemimpin yang transformasional. Mudah ditebak, siapapun yang terpilih nanti, hasilnya begitu-begitu saja. Sembari berdoa tak bernasib apes di-OTT KPK, mereka akan terus menjalankan roda pemerintahan dengan model pembangunan berbasis proyek sarat setoran, jual beli pos-pos strategis kekuasaan, dan menyisakan sampah untuk dikonsumsi warga yang dibungkus seolah-olah kue gurih nan lezat.

Lantas, apa yang bisa dilakukan? Sebagai pelamun tingkat tinggi, atau meminjam istilah politisi gaek atau PLN (Politisi Lamo Nian) - yang kini rajin mengkritisi kebijakan penguasa- kelompok imajiner, saya hanya bisa berandai-andai. Andai gerakan kampanye yang konon menelan biaya hingga milyaran itu dirubah menjadi kampanye literasi, kampanye menulis, kampanye membagikan buku atau gerakan membukukan ide dan gagasan yang sering diteriakkan dengan lantang di atas panggung kampanye, akan ada berapa eksemplar buku dan perpustakaan berdiri ya?

Tapi, politisi kan memang bukan ilmuwan yang mencintai pengetahuan, mencintai literasi? Kata siapa? Tak boleh berburuk sangka, buktinya ada banyak politisi yang peduli dengan gelar akademis berderet-deret di belakang atau di depan namanya. Lagian, gerakan literasi ini juga tak terpisah dari gerakan literasi politik, pendidikan politik yang menjadi kewajiban partai politik dan para politisi di dalamnya untuk membuat warga tercerahkan dan melek politik.

Menurut banyak orang yang diaminkan oleh banyak orang pula, bahwa semakin orang melek literasi akan semakin terdidik, semakin terdidik pemilih semakin murah biaya politik. Bahkan Paul Zurkowski, orang yang dianggap pertama kali mempopulerkan istilah literasi informasi, menggambarkan orang-orang yang melek informasi itu sebagai orang orang yang terdidik dalam mengaplikasikan sumber-sumber informasi terhadap pekerjaan mereka.

Gambaran tersebut jika ditarik dalam konteks Pilgub Lampung, maka literasi dapat dipahami sebagai kemampuan warga Lampung untuk mendefinisikan kebutuhan mereka akan substansi politik terutama soal pemimpin yang akan memimpin mereka 5 tahun ke depan, apa, siapa, dan mengapa harus memilih mereka?

Pemilih mampu membandingkan dan mengevaluasi berbagai tawaran politik yang disodorkan kepada mereka, sekaligus mampu mengorganisasikan, membuat sintesis, serta membentuk jejaring pemilih rasional dalam proses transaksional dengan pemimpin yang akan diberi mandat kekuasaan oleh mereka. Lebih bermanfaat dan lebih murah kan? Andai saja!

Bayangkan saja, jika model kampanye konvensional dangdutan, wayangan, jalan sehat, atau pun pengajian yang mendatangkan ustadz-ustadzah selibritas itu dialihkan jadi kampanye literasi, setidaknya akan ada 16,6 juta eksemplar lebih buku seharga 30 ribu/eks yang tersebar di satu titik kampanye yang menelan biaya hingga 500 juta percalon, bayangkan jika dilakukan oleh 4 pasang calon?

Belum lagi gagasan dan ide yang dibukukan, teks dan janji-janji itu akan mengabadi dalam rak-rak buku perpustakaan yang berhasil dibangun semasa kampanye di posko-posko pemenangan, di kampung-kampung, di pasar dan pusat-pusat basis massa, bisa dibaca kapan saja, ketika atau sesudah selesainya hajat politik sebagai dokumen janji yang harus ditepati atau ide-ide hebat tentang pembangunan.

Belum lagi, jika membayangkan dampak sampingya, ada berapa banyak usaha kreatif penerbitan lokal, para desain grafis lokal, pembuat cover buku, editor dan pemeriksa aksara yang berhasil diberdayakan?

Masa kampanye merupakan momentum yang tepat untuk melakukan gerakan literasi yang asyik, di mana kampanye tidak semata-mata berhasil mengemas citra melainkan juga mentransformasikan kesadaran dan kemampuan menjadikan pemilih rasional.

Andai saja!