Demokrasi Suap dan Para Politisi Garong

Idealnya pemilihan umum adalah implementasi kedaulatan rakyat, atau paling tidak menjadi medium partisipasi warga memberikan mandat politik di legislatif maupun eksekutif berdasarkan pertimbangan, yang diberi mandat memiliki gagasan, visi dan program yang jelas untuk kesejahteraan rakyat. Pemilihan umum adalah sirkulasi kepemimpinan, yang semestinya didasarkan pada kualitas dan integritas, bukan pada isi tas.

Namun, demokrasi yang masih dalam masa transisi, dihuni banyak ragam kepentingan, termasuk elemen-elemen non demokratis, para penumpang gelap dan pencoleng membaur dalam wajah yang sama, dan secara teoretik hal ini diaminkan John Markoff (2002) dan Larry Diamond (2003) sebagai fenomena hybrid dan pseudo democracy. Fenomena ini pada akhirnya akan merusak demokrasi, mengkhianati kepercayaan citizenship, dan melahirkan demokrasi palsu.

Elemen-elemen non demokratis ini, salah satunya adalah para garong demokrasi yang bertindak bak politisi yang selalu memperjuangkan kepentingan rakyat, bahkan tak segan-segan meneriakkan politik bersih dan memainkan simbol-simbol kemiskinan, blusukan ketika musim kampanye, parahnya lagi tak segan menggunakan jubah agama, membungkus suap serupa sedekah dan bantuan amal untuk mempengaruhi pemilih.

Buram dan kabur, rakyat yang selama 32 tahun terbiasa dengan kultur membeo elit, terus diajarkan dan dipertontonkan kebodohan, nyata-nyata terciduk korupsi tetapi tetap mengaku jujur dan niat lurus, mereka yang menabur materi, menyebar sedekah dan membagi-bagi sembako dengan kedok bantuan amal, akhirnya dianggap yang baik dan dermawan, mereka yang mempresentasikan gagasan, program dan visi-misi dianggap tukang bual dan menyebar janji gombal.

Perjalanan reformasi selama dua dasawarsa, dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung yang dihelat perlimatahunan sejak 2005, pun tak memberikan banyak perubahan terhadap kesejahteraan rakyat, sehingga makin meneguhkan anggapan tentang demokrasi bermuka bopeng dan politik yang berwajah buruk, ditambah laku elit partai politik yang tak risih menghalalkan segala cara yang semestinya haram.

Partai politik yang seharusnya menjadi salah satu agen demokrasi, justru menyuburkan transaksi jual beli, mulai dari proses rekrutmen kader hingga menentukan siapa calon yang hendak diusung. Bahkan dengan sadar dan sengaja, partai sering membunuh kadernya sendiri, dengan cara membuka pintu selebar-lebarnya bagi orang-orang dari luar partai yang ingin berkuasa dengan syarat mereka menyediakan dana sebagai mahar politik. Akibatnya, meski tersangkut kasus tetap maju terus dan mengaku lurus.

Parpol semacam ini menjadi pembenihan calon-calon pemimpin garong, berwajah ganda, di satu sisi mengaku bersih di sisi lain menawarkan mahar politik, alasannya pesta (demokrasi) membutuhkan dana besar. Dan di sinilah pintu masuk para pemodal, mereka bisa menjadi calon kepala daerah, calon legislatif dan menjadi ketua dan pengurus partai politik kapan saja mereka minat, semua tergantung uang. Kemampuan, pengetahuan dan pengalaman politik, hatta loyalitas dan dedikasi adalah urusan ketigabelas.

Akibatnya, rakyat semakin permisif dan menggunakan logika-logika instan dan bersifat jangka pendek, memilih yang ‘mengerti’ dan ‘memberi’.

Kultur dan sikap toleran pemilih pada laku politisi yang melecehkan dan merendahkan nalar dan martabat ini, akhirnya dianggap sebagai hal yang lazim dan lumrah saja, rakyat tak pernah beranggapan pelakunya biadab dan hina. Pemimpin garong bermental karbitan yang hakikatnya adalah penjahat demokrasi, tetapi dengan anteng berdiam di rumah demokrasi dengan kuasa lebih besar, bahkan seolah mereka lebih punya kebebasan dan paling berhak atas demokrasi yang diperjuangkan oleh para aktifis demokrasi dengan berkorban, nyawa, darah dan air mata ini.

Partisipasi Warga

Ketika modal besar dan elit partai politik telah memiliki kuasa yang lebih besar untuk melahirkan pemimpin garong yang nir-gagasan, tuna-politik, miskin program menyejahterakan, sehingga produk kebijakannya pun bisa dipastikan berpihak pada para cukong, lantas kelompok sipil yang sadar dan tercerahkan harus melakukan apa?

Situasi ini adalah sakit yang serius bagi demokrasi yang mendamba kebaikan dan kesejahteraan segenap rakyat (bonnum publicum). Munculnya pemimpin karbitan karena pola rekruitmen yang hanya berorientasi pasar dan hubungan kekeluargaan, akan semakin memperkecil peluang orang-orang yang  berhak menghuni dan mengendalikan rumah demokrasi dan politik ini.

Maka, melawan dan melakukan konsolidasi demokrasi secara masif, sistemik dan terus menerus adalah pilihan jalan yang harus ditempuh tanpa lelah dan putus asa, hingga budaya demokrasi menemukan kesejatiannya, hingga perilaku jual-beli suara dianggap hina dan biadab, dan rakyat bergerak ke tempat pemungutan suara dengan kesukarelaan.

Kesukarelaan (voluntarisme) adalah salah satu budaya demokrasi yang sangat vital. Kesukarelaan ini akan muncul jika ada kepercayaan. Menurut Inglehart (1999), budaya demokrasi erat kaitannya dengan sikap saling percaya (interpersonal trust) antar warga.

Mengembalikan kepercayaan rakyat, memang bukan pekerjaan mudah, perlu keterlibatan semua pihak yang sadar dan tercerahkan untuk terus menerus melakukan pendidikan politik.

Para akademisi di kampus sebagai tempat berkumpulnya kelompok rausyan fikr harus ambil bagian, dan berhenti mengambil jarak dengan rakyat, harus ikut terlibat mengembalikan partisipasi warga sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab politik (political awareness andpolitical responsibility), hal yang paling murah dan mudah adalah dengan menggerakkan kekuatan media sosial untuk memosting dan menyebarkan temuan-temuan terkait suap (sogokan) berupa pembagian sembako, susu, atau apa saja yang bisa mempengaruhi pemilih.

Kader-kader partai, sudah saatnya mempertarungkan gagasan untuk mendapatkan kepercayaan dari pemilih, sehingga betul-betul layak menjadi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, dan kedepan tidak ada lagi pemimpin-pemimpin garong dan karbitan yang lompat pagar padahal tak pernah berkeringat.(Rahmatul Ummah)