Jokowi Bisa Dikalahkan?

Konon, idealnya pemilihan umum adalah implementasi kedaulatan rakyat, atau paling tidak menjadi medium partisipasi warga memberikan mandat politik di legislatif maupun eksekutif berdasarkan pertimbangan, yang diberi mandat memiliki gagasan, visi dan program yang jelas untuk kesejahteraan rakyat. Pemilihan umum adalah sirkulasi kepemimpinan, yang semestinya didasarkan pada kualitas dan integritas, bukan pada isi tas.

Sebagai sirkulasi kepemimpinan, wajar saja bila ada yang berasumsi bahwa Pemilu 2019 adalah proses pergantian kepemimpinan, baik eksekutif maupun legislatif. Berganti orang, berganti periode jabatan atau bahkan juga berganti arah kebijakan, semuanya sangat mungkin.

Jokowi bisa diganti? Mengapa tidak. Bukankah pemilihan umum memberikan ruang dan peluang itu, legal, sama seperti halnya ketika publik (rakyat Indonesia) menentukan pilihan dan masih mau mendelegasikan kewenangan kepada Jokowi untuk tetap memimpin Indonesia hingga 2024.

Untuk itu, mestinya seruan mendukung #2019GantiPresiden dan menolak #2019GantiPresiden disikapi secara proporsional, diletakkan dan diposisikan sewajarnya sebagai sebuah sikap politik yang absah, tanpa harus menguras emosi berlebihan.

Menguras emosi berlebihan yang saya maksudkan adalah menyampaikan seruan yang berlebihan dan cenderung menghalalkan segala cara, menebar fitnah dan alasan-alasan yang sama sekali tak logis, termasuk membuat framing informasi yang mewajahkan pribadi sebagai penjilat terhadap orang yang didukung.

Jokowi, sebagaimana calon yang lain adalah manusia biasa, semuanya memiliki kecenderungan untuk khilaf dan salah, juga tak menutup ruang berprestasi dan berkarya. Semuanya juga memiliki ruang yang sama untuk berkompetisi dan merebut hati rakyat dengan caranya masing-masing, tentu (kita harapkan) dengan cara elegan, cerdas dan mencerahkan. Maka, di titik ini, Jokowi  juga memiliki celah untuk dikalahkan.

Ketika hari ini Jokowi menjadi idola partai politik, sehingga tak tanggung-tanggung tujuh partai politik telah menyatakan dukungannya untuk mencalonkan Jokowi sebagai presiden, sebenarnya juga bukan hal yang mengagetkan dalam perwajahan politik di negeri ini. Rata-rata partai politik memang cenderung pragmatis, termasuk partai politik baru yang malas membangun jalan baru, babat alas.

Partai politik lumrah mendompleng ketenaran tokoh-tokoh populer,  dengan asumsi mereka tak perlu terlalu berkeringat membangun popularitas, cukup numpang tenar dan pekerjaan bisa lebih fokus meraih elektabilitas. PSI, misalnya yang bukan hanya tergesa-gesa mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi sebagai calon presiden, tetapi juga telah menawarkan susunan kabinet baru jika Jokowi terpilih, dan tentu saja para menteri yang diusulkan masuk kabinet itu adalah mereka yang populer, seperti Agus Harimurti dan Tri Rismaharini.

Apakah salah? Tentu saja tidak, setiap partai politik punya strategi pemasaran masing-masing. Meski gampang ditebak, bahwa target dari sikap-sikap politik tersebut bukan semata-mata hendak memenangkan Jokowi, melainkan juga bagaimana menaikkan popularitas dan elektabilitas partai politik.

Lantas, bagaimana strategi lawan politik Jokowi? Selain menjual keshalihan dan mengelola pemilih berbasis agama sebagai pendukung utama, mereka juga mulai memunculkan nama-nama calon Presiden, sebutlah beberapa di antaranya yang mulai beredar dan hadir dalam beberapa acara sebagai panggung politik perkenalan, Prabowo Subianto, Anis Matta, Agus Harimurti, Zulkifi Hasan, Ahmad Heryawan, Gatot Nurmantyo dan TGB Muhammad Zainul Majdi.

Jika kita mencoba mengalkulasi dalam logika awam, dukungan partai politik peserta pemilu 2014 yang memiliki wakil di DPR RI saat ini, di antaranya adalah PDIP, Partai Nasdem, PKB, Partai Hanura, PPP dan Partai Golkar, sisanya adalah, Partai Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat, maka kita bisa melihat bahwa dukungan partai politik untuk Jokowi sebagai calon Presiden lebih besar, walaupun semuanya bisa saja berubah, seperti munculnya sinyalemen beberapa partai akan mencabut dukungannya, bila Jokowi tidak mengambil calon wakil presiden dari yang mereka usulkan.

Namun, penting menjadi catatan bahwa tak ada satupun dari partai politik yang menyatakan dukungan politik untuk pencapresan Jokowi, memunculkan nama-nama calon presiden alternatif, berbanding terbalik dengan partai politik yang menginginkan pergantian kepemimpinan nasional atau tak menginginkan Jokowi menjadi presiden untuk periode kedua, rata-rata telah memunculkan nama-nama yang berbeda, walaupun lagi-lagi semuanya bisa saja berubah.

Jadi, meminjam istilah seorang kawan, setiap orang wajar dan absah untuk bermimpi, apalagi untuk mimpi-mimpi yang dianggap mulia, tetapi tentu saja jangan lupa bangun untuk mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Jika untuk mengalahkan ego dan syahwat politik pribadi dan kelompok saja tak mampu, terlebih lagi basis yang dalam kalkulasi awam saja lebih kecil, maka manalah mungkin bisa mengalahkan Jokowi.

Ayo bangun, jangan ngelindur terus dan akhirnya hanya bisa menyiapkan dan menggunakan jurus mabuk!