Memahami Posisi Pengawas Pemilu

Kita membaca dan menyaksikan setiap hari orang mendesak dan menuntut Bawaslu untuk membatalkan calon yang terduga melakukan tindak pidana politik uang. Rupanya, drama pemilihan gubernur belumlah usai, setelah masa kampanye selesai, saling serang dan menjelekkan, tak peduli bulan Ramadhan terus berlangsung hingga memasuki minggu tenang, rajutan persaudaraan yang koyak berharap kembali tertambal paska bermaaf-maafan di hari lebaran mesti menuai kekecewaan.

Bahkan, setelah hari pemilihan. Semua kita berharap segala caci-maki, serapah dan fitnah akan segera terhenti, di mana popularitas tak berguna lagi. Namun, rupanya tak ada kelapangan dada dan sikap legawa, dua pasangan calon melaporkan calon pemenang versi hitung cepat, mereka menuding rivalnya itu melakukan kecurangan dengan menebar uang (politik uang), seakan-akan mereka bersih tak berbuat serupa, seorang ibu-ibu paruh baya dengan suara lantang juga menunjuk-nunjuk Bawaslu, mengaku bukan soal menang-kalah, karena suaminya ikut menjadi kontestan, tapi soal kebenaran. Entah kebenaran yang mana? Soalnya semua juga tahu, perilaku menggunakan berbagai cara untuk merebut simpati publik, semua calon menggunakannya, mulai dari pengajian, piknik (jalan-jalan) politik, hingga menebar minyak goreng, gula, sarung dan amplop semua dilakukan dan melakukan.

Saya jadi kasihan dengan Bawaslu, menjadi sasaran amarah, luapan kekecawaan dan tumbal dari segala kekalahan. KPU pun demikian, setiap yang kalah akan menudingnya curang dan khianat, siapapun yang menang, dan siapapun yang kalah, tetap saja salah.

Ah, saya jadi teringat pada sebuah kejadian hampir sebulan lalu. Dalam sebuah kesempatan wawancara, salah seorang anggota tim seleksi bertanya kepada saya, "Apakah Bawaslu itu penyidik?" Saya dengan tegas menjawabnya, "Tidak!"

Pertanyaan itu terlontar ketika saya menjelaskan bahwa perlu ada terobosan untuk memperkuat keberadaan Bawaslu dalam Sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu), beberapa hal yang saya tawarkan adalah pentingnya penyidik yang berasal dari intitusi kepolisian dan penuntut dari unsur kejaksaan menjadi penyidik dan penuntut independen, sama seperti penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka bertanggungjawab terhadap Bawaslu, bukan kepada atasan masing-masing.

Ternyata jawaban itu dinilai salah dan saya dianggap kurang membaca dan tidak memahami  tugas, wewenang dan kewajiban pengawas Pemilu, terutama pasal 99 huruf (b dan c) UU No. 7/2017 bahwa pengawas Pemilu memiliki kewenangan untuk menerima, mengkaji, memeriksa, yang diinterpretasi sebagai dalil tugas penyidik yang dijalankan Bawaslu, bahkan pengawas Pemilu dalam hal ini Bawaslu berwenang mengajudikasi dan memutus sengketa proses Pemilu.

Saya berusaha menyanggah untuk mempertahankan pendapat semula dengan menyampaikan pasal 486 ayat (2 dan 3) yang menjelaskan bahwa Gakkumdu melekat atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan terdiri atas penyidik yang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai dalil, termasuk menyampaikan pasal 478 khususnya huruf (a)  yang menjelaskan bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana Pemilu, harus memenuhi persyaratan telah mengikuti pendidikan khusus mengenai penyelidikan dan penyidikan.

Namun, alih-alih menerima argumen tersebut, saya malah dianjurkan untuk banyak membaca lagi. Akhirnya saya memilih untuk diam dan menerima, sembari berpikir dan berusaha berdamai bahwa selama ini barangkali saya memang keliru memahami undang-undang tersebut, apalagi hanya menalarnya dengan belajar dari beberapa kasus yang terjadi di lapangan, ada banyak temuan politik uang, tetapi akhirnya terhenti karena diputuskan tidak memenuhi unsur di Sentra Gakkumdu.

Tulisan ini tentu saja tidak berkepentingan meneruskan perdebatan tersebut, melainkan hanya sebagai ikhtiar kecil untuk menjelaskan, bagaimana seharusnya kita secara bijak memosisikan Bawaslu sebagai sebuah institusi yang di dalamnya ada institusi lain bernama Sentra Gakkumdu, sebuah institusi yang berkemungkinan memiliki keputusan berbeda dari keputusan atau temuan awal pengawas Pemilu, terkait soal tindak pidana Pemilu, khususnya yang terkait dengan politik uang (money politics).

Memperkuat Bawaslu

Membela Bawaslu bukan berarti kita membenarkan atau menutup mata atas segala praktik politik uang yang terjadi berulang-ulang di setiap hajat demokrasi. Kasus segudang gula pada Pilgub 2013 yang lalu, lamat-lamat menghilang di tengah ingar-bingar pelantikan setelahnya, kini gudang sarung, jilbab dan berbagai barang yang menghargai suara rakyat dengan sangat rendah dari 'bos' yang sama kembali mengemuka, dan barangkali memiliki potensi sama untuk menghilang.

Membela Bawaslu, karena kita memahami bahwa sesungguhnya dalam hal penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu, Bawaslu tidak sendiri dalam lembaga bernama Gakkumdu, ada penyidik dari instusi Polri dan penuntut dari Kejaksaan Agung RI,  dua institusi yang juga sangat menentukan, barangkali setara kebijakannya atau bahkan lebih kuat, karena penyidik dengan kompetensi dan kapasitasnya sebagai penyidik yang tak dimiliki Bawaslu, bisa saja mengatakan bahwa segala temuan dugaan pidana politik uang tidak memenuhi unsur.

Diakui, bahwa kehadiran UU No. 7/2017 dalam beberapa hal memperkuat Bawaslu secara kelembagaan, seperti memperkuat kewenangan Bawaslu dalam memutus perkara sengketa proses Pemilu, pengawas Pemilu di tingkatan kabupaten/kota diubah menjadi badan dari sebelumnya sebagai panitia pengawas yang bersifat ad hoc.

Namun, jika dicermati secara seksama ada beberapa hal yang membuat Bawaslu 'seolah-olah' kuat tetapi senyatanya tidak sehebat yang tampak, seperti ketika memutus pelanggaran terhadap undang-undang ASN, keputusan Bawaslu hanyalah berupa rekomendasi. Termasuk juga soal dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, politik uang.

Selama ini publik menilai bahwa Bawaslu yang paling bertanggungjawab untuk menindaklanjuti dan memutuskan pelanggaran tindak pidana pemilu. Ketika publik melaporkan dengan bukti-bukti yang dianggap cukup atau telah memenuhi unsur, dan Bawaslu tidak memiliki keberanian untuk membatalkan si calon terduga, maka Bawaslu dianggap 'bermain-main', 'masuk angin', tidak netral dan berbagai tundingan negatif lainnya, tanpa berusaha memahami bahwa ada Sentra Gakkumdu yang memiliki kewenangan 'lebih' untuk memutus apakah laporan tersebut memenuhi atau tidak memenuhi unsur.

Di Gakkumdu yang memiliki kewenangan 'lebih dan super' untuk memutuskan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, memenuhi unsur atau tidak memenuhi unsur, sehingga laporan atau temuan Bawaslu yang awalnya cukup diyakini telah memenuhi unsur, bisa dinyatakan tidak memenuhi unsur, juga ada polisi dan jaksa. Arifnya, jangan semata hanya menuding ke institusi Bawaslu sebagai lembaga pengawas, tetapi mestinya kita lebih mawas dengan proses pengambilan keputusan di Gakkumdu yang memutus suatu pelanggaran layak diteruskan atau tidak.

Terlebih lagi, ketika keputusan untuk tidak melanjutkan kasus-kasus pelanggaran tindak pidana Pemilu seperti politik uang tersebut, didasarkan pada pertimbangan keamanan, menghindari kerusuhan dan sesungguhnya semua calon melakukan pelanggaran serupa, hatta publik yang meneriakkan upaya pembatalan itu, akan semakin jauh panggang dari api.

Lantas?

Bubarkan Sentra Gakkumdu atau jadikan penyidik dan penuntutnya benar-benar bekerja untuk Bawaslu, untuk penegakan keadilan pemilu, penyidik khusus tindak pidana Pemilu. Jika penyidik tersebut berasal dari institusi Polri, ia harus bebas tugas atau cuti sebagaimana halnya dengan penyidik yang ada di KPK.

Berikutnya, kita harus berani memulai dari diri sendiri untuk menolak dan melawan politik uang tersebut, bukan atas dasar pertimbangan, karena kebetulan calon yang kita dukung memiliki keuangan yang lebih kecil lantas kita berteriak terhadap pelanggaran si calon yang kebetulan logistiknya lebih besar, padahal diam-diam meski kecil-kecilan kita juga melakukan hal yang sama, menyogok rakyat.

Emang, ada calon yang benar-benar tak menyogok rakyat, tak mempraktikkan politik uang? Tengoklah nuranimu dan jawablah dengan jujur.

Atau, jika memang kita lelah, setelah satu setengah dasawarsa berharap dan menunggu, tak kunjung ada  perubahan ke arah yang lebih baik dari pemilihan kepala daerah langsung ini, baiknya kita teriakkan saja agar pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD, sembari meminta KPK langsung yang mengawasi prosesnya.

 Wallahu a'lam.

Sumber Foto: Fajar Sumatera