Islam Politik dan Ijtimak Ulama

Ulama berkumpul, mengambil sepakat dan merekomendasikan nama. Namun, apa yang terjadi berikutnya? Kesepakatan ulama yang disebut ijtimak itu, alih-alih dijalankan, dipertimbangkan sebagai prioritas utama saja tidak.

Sejak awal saya memang tidak terlalu yakin dengan slogan yang bertaburan di media daring. Tagar yang dikampanyekan oleh salah seorang tokoh politik sejak awal terendus sangat tendensius, beraroma eksploitatif dan sarat kepentingan. Buktinya, apa yang disuarakan sejak awal jauh panggang dari api. Ulama dipunggungi, calon yang akhirnya muncul tak sejengkalpun rekam jejaknya terlihat membaur dalam shaf ummat dan ulama.

Rekam jejak keagamaan masing-masing calon dengan mudah bisa kita cari dan lacak secara detail, termasuk juga sumber penyokong utama dana-dana kampanyenya.

Secara oribadi, saya akhirnya harus terus menerus mencoba berdialog dengan nurani, sebelum akhirnya sampai kepada kesimpulan; O, ini bukan pertempuran agama versus non agama, bukan pertempuran si A dan si B, bukan soal kedaulatan yang dipidatokan secara berapi-api, ini soal kepentingan, Barat versus Asia.

Dan, ummat hanya sebagai tim 'hore', penonton yang terus menerus disuruh bertepuk tangan atas 'kemenangan' yang bukan hanya fiktif tapi delutif!

Barangkali, modal (capital) menjadi lebih penting menjadi pertimbangan daripada kesepakatan  bersama (ijtimak) ulama, sembari tetap berbasi-basi, 'bukan saya tak menghormati ijtimak. Lebih baik saya tidak maju jika umat Islam harus terbelah, saya ingin Indonesia satu!" Atau pernyataan seolah-olah tak ingin lepas dari identitas sebagai alat politik yang terlanjur dibangun, dengan 'memaksakan' menyebut Sandiaga Uno sebagai santri era pos-islamisme.

Namun, faktanya ijtimak ulama itu kini teronggok tak berguna, tersingkir oleh mahar politik?

Dan, kita tak mungkin percaya jika ada ketulusan untuk menanggalkan politik identitas, seperti yang menjadi alasan tak memilih ulama, sangat jelas identitas-identitas yang dilekatkan kepada simbol-simbol keislaman itu, tetap didekap erat-erat, seakan takut kehilangan basis massa yang terlanjur dimobilisasi untuk kepentingan politik.

Politik identitas dan politisisasi Islam jelas dipertontonkan oleh masing-masing calon dengan cara dan gaya berbeda. Meski semua mengklaim meninggalkan dan menanggalkan itu. Praktik politik yang semakin menajamkan perbedaan dan membelah kesatuan.

Untuk itu, sejak awal menemukan kesejarahan Islam politik yang lebih banyak meninggalkan jejak permusuhan, saya akhirnya berkeyakinan bahwa pada dasarnya politik Islam itu tidak ada, politik itu justeru menjadi pemicu keterbelahan Islam. Kembalinya Islam politik justeru memunculkan perdebatan lama mengenai relasi antara agama dan negara di Indonesia, sesuatu yang sebenarnya sudah diselesaikan dalam diskursus Islam liberal dan civil society di awal Indonesia merdeka. Para pendiri bangsa telah berhasil merumuskan dan menempatkan agama sebagai roh dari gerakan sosial.

Agama (baca;Islam) dan politik perbedaannya cukup tegas, Islam untuk semesta alam (rahmatan lil 'alamin), politik untuk sekelompok aliran/partai (partisan), Islam menebar kasih, politik menebar permusuhan dan mencipta lawan, Islam menganjurkan berlomba dalam meraih kebaikan dan melarang mengejar jabatan, politik menggalakkan perlombaan meraih kekuasaan dan jabatan.

Dinamika relasi agama dan politik yang tak menguntungkan itu, karena cenderung mereduksi nilai-nilai universalisme Islam, telah memicu perdebatan yang tak berujung. Paling tidak, dari dulu perdebatan soal relasi Islam dan politik, telah memunculkan tiga aliran utama dalam tradisi intelektual muslim dalam melihat Islam dan politik.

Pertama, aliran yang menganggap Islam dan politik tidak bisa dipisahkan sama sekali, karena Islam tidak mengenal pemisahan antara kekuasaan negara dan agama. Aliran ini terkenal dengan konsep al-Islamu al-din waal-daulah (Islam adalah agama dan negara). Sebagai konsekuensi logis dari paham ini, mereka berpandangan bahwa menjadi kewajiban muslim untuk menegakkan negara berdasarkan sistem politik Islam. Mereka mengusung beragam konsep sistem politik, dari sistem negara Madinah hingga sistem khilafah (Rizwan, 2001).

Kedua, kalangan yang berpandangan bahwa doktrin-doktrin tentang negara Islam tidak disebutkan secara detail dan tuntas dalam Islam, Islam hanya memperkenalkan beberapa konsep tentang nilai dan etika bernegara (Hasbi Amiruddin, 2000). Akibatnya, kalangan ini berpendapat bahwa sebuah negara menjadikan Islam atau bukan Islam sebagai dasar negara, bukanlah hal yang penting. Yang utama adalah terpenuhinya nilai-nilai dan etika yang dianjurkan dalam Islam. Kelompok ini termasuk kelompok yang menganjurkan gerakan Islam kultural dan menolak Islam politik.

Ketiga, kelompok yang secara keras mengatakan bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara Islam dan negara. Islam sama sekali tidak mengatur persoalan ketatanegaraan. Islam sebagai agama harus dijauhkan dari politik. Pandangan ini berada di gerbong sekularisme yang memang menganut doktrin pemisahan antara agama dan negara.

Konsekuensi dari varian pandangan tersebut sangat mempengaruhi konsepsi kekuasaan politik dalam wacana Islam politik sendiri.  Tokoh Islam seperti Abd al-Raziq menentang keras dikaitkannya Islam dengan politik. Menurut beliau, Islam hanya sebuah agama ritual, tidak ada sistem politik dalam Islam. Sistem politik Islam adalah rekayasa para ulama di zaman ‘pertengahan'.

Muhammad Said al-Ashmawi, mengikuti jejak langkah Ali ‘Abd al-Raziq, menyatakan bahwa Tuhan menginginkan Islam sebagai agama tetapi manusia menginginkannya menjadi politik (araada Allah li al-Islam an yakuna dinan, wa arada bihi al-nas an yakuna siyasatan). Baginya agama itu universal sifatnya, sedangkan politik itu partikular dan temporal. Maka keduanya tidak mungkin bersatu.

Maka, tak heran jika yang berkembang kemudian adalah adanya ikhtiar secara sistematis untuk menjadikan Islam sebagai tunggangan dan alat untuk berkuasa (politisasi Islam), Penggunaan simbol-simbol Islam sebagai alat untuk kepentingan sendiri dan kelompok, untuk mendapatkan dukungan, legitimasi dan mandat rakyat.

Jadi, tulisan ini hendak menegaskan bahwa tatanilai yang islami dan lebih terhormat tidak melulu harus diperjuangkan dengan partai Islam, apalagi jika keberadaan partai Islam telah mereduksi secara besar-besaran makna asasi Islam, dan bahkan secara terang-terangan menjadikan Islam sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan, mengorbankan ulama sebagai mainan, pendapatnya sama sekali tak dianggap. Saatnya kita mengembalikan muruah ulama, dibela kapanpun bukan hanya pada saat punya kepentingan politik.

Rahmatul Ummah (Warga Yosomulyo, Kota Metro)