Widget HTML Atas

Sampah Visual Dan Demokrasi Kita



 -------

Ruang publik semestinya menjadi ruang yang netral dan terbuka, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum sepanjang waktu, untuk berkegiatan dan berinteraksi sosial. Ruang publik mengandung fungsi sosial dan kultural kemasyarakatan sebagai dasar penguatan sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam melakukan proses pembangunan. Ruang publik sebagai sub-sistem dari kota, memiliki peran sangat penting dalam mengontrol, mengendalikan dan menegaskan orientasi perkembangan ruang kota secara morfologis maupun sosiologis.

Sayangnya ruang publik seringkali abai kita urus secara serius, kecuali ketika menyangkut-paut nasib pedagang kecil (PKL) yang sering dituding sebagai 'biang' kekumuhan, kesemrawutan dan perusak estetika kota. Namun, ketika kesemrawutan, kekumuhan dan raibnya estetika kota oleh para politisi yang memasang banner, baliho, bendera partai, pemangku kebijakan yang memiliki kewenangan untuk 'menertibkannya', memiliki sejuta pemakluman dan alasan bahwa itu absah!

Ya, ruang publik yang semestinya milik semua warga kota, menjadi legal dan sah dirampok oleh para politisi!

Barangkali, keinginan para politisi sebagai binatang simbol (animal symbolicum) - meminjam istilah Ernest Cassire- tak sepenuhnya bisa dicegah. Mereka memerlukan ruang untuk mengekspresikan dan mengomunikasikan pesan-pesan simbolik. Hanya saja, banner dan bendera-bendera politisi itu menjadi terkesan sangat liar, karena mereka secara brutal menyerobot area di luar zona-zona pemasagan alat peraga yang disepakati.

Banner-banner calon itu memenuhi pinggiran sawah, jalan gang hingga pohon-pohon penghijauan. Ironisnya, warga tidak bisa mencopotnya dengan alasan apapun, karena akan dianggap merusak peraga kampanye, yang diancam dengan hukuman 2 tahun penjara dan atau denda 24 juta rupiah. Sedangkan, pengawas pemilu yang diharapkan melakukan penertiban, terlihat terlalu sibuk mengurusi 'hal-hal lain', sehingga untuk urusan sampah visual ini, mereka adem dan idem dengan si empunya banner.

Problem banner calon ini sebenarnya bukan hanya soal sampah visual yang mengganggu kebersihan, ketertiban dan estetika kota, melainkan lebih dari itu, mereka secara liar menginvansi ruang publik, merampas dan merampok ruang publik secara sewenang-wenang, dan lebih menyedihkan lagi mereka ini adalah orang-orang yang akan kita percaya mewakili kita mengurus negara dan urusan publik.

Tak sedikitpun dari banner-banner itu yang memperlihatkan kesadaran diri bahwa ruang publik itu bukan milik pribadi dan sikap peduli menjaga keramahan lingkungan. Mereka justeru memamerkan sikap suka-suka memenuhi setiap sudut kota dengan sampah-sampah wajah mereka, bahkan tanpa nurani memasang dan memaku pohon-pohon penghijauan yang semakin menegaskan diri mereka sebagai bagian kelompok perusak.

Menurut Sumbo Tinarbuko, penulis Buku Iklan Politik dalam Realitas Media, bahwa iklan politik para politisi sebenarnya adalah bentuk kepanikan sang calon sehingga berlomba meningkatkan rating keterkenalannya. Iklan politik bergambar wajahnya dipilih sebagai media utama. Tabiat semacam itu,  sejatinya menunjukkan kapasitas sang calon yang tidak memiliki kekuatan berbasis massa yang kuat pada tataran akar rumput.

Publik juga mafhum, soal citra visual yang dibangun lewat banner tersebut, paling tidak telah melalui 4 tahapan proses, berdandan semenarik mungkin sebelum pemotretan, penataan gaya atau pose terbaik saat pemotretan, editing atau rekayasa photoshop atau aplikasi sejenis, kemudian kualitas digital printing. Sehingga citra visual yang tampil di ruang-ruang publik tersebut tak lebih dari tampilan realitas manipulatif, indah tapi semu, seindah janji-janji palsu tukang tipu.

Kualitas Demokrasi

Pemilu pasca reformasi, yang telah berlangsung dua dasawarsa penuh, mulanya diharapkan meningkatkan kualitas demokrasi dari elektoral-prosedural ke demokrasi substantif, demokrasi yang berdampak pada kesejahteraan rakyat, hingga saat ini masih sebatas prosedural dan terhenti pada jargon-jargon dan simbol-simbol yang diperankan oleh para calon ketika kampanye saja.

Pemilu harus tetap menjadi salah satu pilar utama demokrasi guna membangun check and balances kekuasaan negara-rakyat, dan menempatkan rakyat sebagai the king maker.  Dalam rangka mewujudkan ekspektasi publik terhadap pelaksanaan Pemilu, mestinya rakyat tidak hanya digiring ke bilik suara, demi meningkatkan partisipasi semu, dengan iming-iming julukan pemilih cerdas tidak golput, pemilih cerdas tolak politik uang, dan slogan-slogan lain yang tak jelas alat ukurnya. 

Namun, juga dipahamkan bahwa proses demokrasi yang baik dan beradab seperti apa, dimulai dari keberanian Penyelenggara Pemilu untuk bersikap tegas membatalkan dan menganulir calon-calon yang melanggar, termasuk pelanggaran menginvansi ruang publik. Berani? Tentu saja, undang-undang pemilu yang 'banci' tak memberi ruang untuk itu, termasuk keberadaan Sentragakumdu yang tak jelas fungsinya dan lebih baik dibubarkan itu!

Rakyat harus cerdas sendiri! Mestinya tak hanya dimanfaatkan untuk mensosialisasikan cara mencoblos, 'mengumumkan' hari dan tanggal pemilihan, menuntut untuk urun-rembuk tentang zona pemasangan alat peraga, mengajak para calon untuk mengkampanyekan gagasan, mendorong mereka agar berlomba melakukan hal-hal yang kreatif dan inovatif, beradu gagasan dan membuktikan bahwa tanpa harus mengotori ruang publik dengan sampah visual, para calon bisa merebut simpati rakyat

Misal, membuat kesepakatan antara stakeholders pemilu (peserta pemilu -penyelenggara pemilu-pemerintah) untuk membuat alat peraga kampanye berupa kotak sampah atau bangku-bangku yang ditempatkan di ruang publik, membuat taman baca, kampanye lewat bakti sosial dan membukukan ide dan cita-cita politiknya.

Hal tersebut bisa diinisiasi oleh Penyelnggara Pemilu, berkoordinasi dengan seluruh pihak yang memiliki kepentingan dan kewenangan.

Kerja-kerja tersebut, di samping bisa meninggalkan kesan baik dan tepat sasaran, karena memiliki misi sosial dan pengabdian, juga tak mencemari lingkungan dan tentu saja lebih beradab.

Ke depan, kita berharap para calon mulai membangun kesadaran diri sebelum membual membangun daerah, membangun kesadaran untuk menjaga dan menata wajah kota dengan tidak merusaknya dengan wajah-wajah manipulatif mereka, menjadikan kota ramah dan tak kumuh dengan tidak memenuhi ruang publik dengan sampah visual mereka, sebagai bukti awal cita-cita mulia mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, yang selalu ditakbirkan sebagai bentuk pengabdian dan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

#SaveRuangPublik,  #KitaGolput2019. Tabik.



Rahmatul Ummah
Rahmatul Ummah Penikmat jagung dan singkong rebus. Menganggap hobi menulis sebagai pekerjaan. Jika tidak darurat, hanya bisa diajak 'ngobrol' di malam hari. Editor serabutan di beberapa penerbit lokal, Pusaka Media, Sai Wawai Publishing dan Aura Publishing.

No comments for "Sampah Visual Dan Demokrasi Kita"