Menulis Ulang Sejarah Kota Metro (Bagian Terakhir)

Sejarah Kota Metro


Dengan dihapuskannya Pemerintahan Marga maka sekaligus sebagai gantinya dibentuk Pemerintahan Negeri. Pemerintahan Negeri terdiri dari seorang Kepala Negeri dan Dewan Negeri, Kepala Negeri dipilih oleh anggota Dewan Negeri dan para Kepala Kampung. Negeri Metro dengan pusat pemerintahan di Metro (dalam Kecamatan Metro). Dalam perjalanan, dirasakan kurangnya keserasian antara pemerintahan negeri, keadaan ini menyulitkan pelaksanaan tugas pemerintahan, Oleh sebab itu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung, pada tahun 1972 mengambil kebijaksanaan untuk secara bertahap menghapus Pemerintahan Negeri, dan menyerahkan hak dan kewajiban Pemerintahan Negeri kepada kecamatan setempat.

Seiring dengan perjalanan waktu, Kota Metro sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Kota Metro dan Ibukota Kabupaten Lampung Tengah ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif, yaitu pada stanggal 14 Agustus 1986 berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 1986. Peresmiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Letjen TNI Soeparjo Rustam pada tanggal 9 September 1987.


Menjadi Daerah Otonomi Baru

Keinginan untuk menjadikan Kota Metro sebagai daerah otonom, sebenarnya telah  dimulai sejak tahun 1968, kemudian berlanjut pada tahun 1970/1971 ketika Panitia Pemekaran Daerah Tingkat (Dati) II Propinsi Lampung merencanakan untuk memekarkan 4 (empat) Dati II (1 Kotamadya dan 3 kabupaten) menjadi 10 Dati II (2 Kotamadya dan 8 Kabupaten). Harapan yang diinginkan itu akhirnya terpenuhi dengan diresmikannya Kotamadya Dati II Metro (sekarang dengan nomenklatur baru disebut Kota Metro) berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 pada tanggal 27 April 1999 oleh Menteri Dalam Negeri (Letjen TNI Syarwan Hamid) di Plaza Departemen Dalam Negeri Jakarta, bersama-sama dengan Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Timur.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2002, ditetapkan tanggal 09 Juni 1937 sebagai Hari Jadi Kota Metro.

Menurut Yerri Noer Kartiko dan Lukman Hakim[1], sebelum menjadi kota administratif pada tahun 1986, Metro hanya berstatus sebagai kecamatan yakni kecamatan Metro Raya dengan 6 (enam) kelurahan dan 11 (sebelas) desa. Adapun 6 kelurahan itu adalah:
1.        Kelurahan Metro
2.        Kelurahan Mulyojati
3.        Kelurahan Tejosari
4.        Kelurahan Yosodadi
5.        Kelurahan Hadimulyo
6.        kelurahan Ganjar Agung

Sedangkan 11 desa tersebut adalah:
1.        Desa Karangrejo
2.        Desa Banjar Sari
3.        Desa Purwosari
4.        Desa Margorejo
5.        Desa Rejomulyo
6.        Desa Sumbersari
7.        Desa Kibang
8.        Desa Margototo
9.        Desa Margajaya
10.    Desa Sumber Agung
11.    Desa Purbosembodo

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1986 tanggal 14 Agustus 1986 dibentuk Kota Administratif Metro yang terdiri dari Kecamatan Metro Raya dan Bantul vang diresmikan pada tanggal 9 September 1987 oleh Menteri Dalam Negeri. Pada perkembangannya lima desa di seberang Way Sekampung atau sebelah selatan Way Sekampung dibentuk menjadi satu kecamatan, yaitu kecamatan Metro Kibang dan dimasukkan ke dalam wilayah pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Sukadana (sekarang masuk menjadi Kabupaten Lampung Timur). Dan pada tahun yang sama terbentuk 2 wilayah pembantu Bupati yaitu Sukadana dan Gunung Sugih.

Dengan kondisi dan potensi yang cukup besar serta ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, Kotif Metro tumbuh pesat sebagai pusat perdagangan, pendidikan, kebudayaan dan juga pusat pemerintahan, maka sewajarnyalah dengan kondisi dan potensi yang ada tersebut Kotif Metro ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Metro.

Harapan memperoleh Otonomi Daerah terjadi pada tahun 1999, dengan dibentuknya Kota Metro sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 yang diundangkan tanggal 20 April 1999 dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999 di Jakarta bersama-sama dengan Kota Dumai (Riau), Kota Cilegon, Kota Depok (Jawa Barat ), Kota Banjarbaru (Kalsel) dan Kota Ternate (Maluku Utara).

Kota Metro pada saat diresmikan terdiri dari 2 kecamatan, yang masing-masing adalah sebagai berikut:
1.        Kecamatan Metro Raya, membawahi:
a.       Kelurahan Metro
b.      Kelurahan Ganjar Agung
c.       Kelurahan Yosodadi
d.      Kelurahan Hadimulyo
e.       Kelurahan Banjarsari
f.        Kelurahan Purwosari
g.       Kelurahan Karangrejo

2.        Kecamatan Bantul, membawahi:
a.       Kelurahan Mulyojati
b.      Kelurahan Tejosari
c.       Desa Margorejo
d.      Desa Rejomulyo
e.       Desa Sumbersari

Kini sebagai daerah otonomi baru yang menjadi kota terpenting kedua setelah Bandarlampung, Kota Metro telah memiliki 5 kecamatan.



Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro, wilayah administrasi pemerintahan Kota Metro dimekarkan menjadi 5 kecamatan yang meliputi 22 kelurahan.


1.        Metro Barat memiliki luas wilayah 11,28 km² dan terdiri dari 4 kelurahan:
1)     Kelurahan Mulyojati
2)     Kelurahan Mulyosari
3)     Kelurahan Ganjar Asri
4)     Kelurahan Ganjar Agung
2.        Metro Pusat memiliki luas wilayah 11,71 km² dan terdiri dari 5 kelurahan:
1)     Kelurahan Metro
2)     Kelurahan Imopuro
3)     Kelurahan Hadimulyo Timur
4)     Kelurahan Hadimulyo
5)     Kelurahan Yosomulyo
3.        Metro Selatan memiliki luas wilayah 14,33 km² dan terdiri dari 4 kelurahan:
1)     Kelurahan Sumbersari
2)     Kelurahan Margorejo
3)     Kelurahan Margodadi
4)     Kelurahan Rejomulyo
4.        Metro Timur memiliki luas wilayah 11,78 km² dan terdiri dari 5 kelurahan:
1)     Kelurahan Iringmulyo
2)     Kelurahan Yosodadi
3)     Kelurahan Yosorejo
4)     Kelurahan Tejosari
5)     Kelurahan Tejoagung
5.        Metro Utara memiliki luas wilayah 19,64 km² dan terdiri dari 4 kelurahan:
1)     Kelurahan Banjar Sari
2)     Kelurahan Karang Rejo
3)     Kelurahan Purwosari
4)     Kelurahan Purwoasri


Kota Metro, memulai sebagai daerah otonomi baru sejak tahun 2000 hingga sekarang, telah dipimpin oleh 3 wali kota dan 2 pelaksana tugas wali kota, dengan penjabaran masing-masing sebagai berikut:
1.        Periode 2000-2004 (Mozes Herman – Lukman Hakim), hasil pemilihan DPRD;
2.        Tahun 2004-2005 (Joko Umar Said), pelaksana tugas;
3.        Periode 2005-2010 (Lukman Hakim – Djohan), hasil pemilihan kepala daerah langsung;
4.        Periode 2010-2015 (Lukman Hakim – Saleh Chandra), hasil pemilihan kepala daerah langsung;
5.        Tahun 2015-2016 (Achmad Chrisna Putra), pelaksana tugas;
6.        Periode 2016 – Sekarang (Ahmad Pairin – Djohan), hasil pemilihan kepala daerah langsung;

Kini, Kota Metro sebagai salah satu terpenting dan terbesar kedua di Provinsi Lampung, berjarak kurang lebih 52 km dari Kota Bandar Lampung,   ibu kota provinsi), terus berupaya melakukan pembenahan dan pengembangan kota. Kota Metro juga merupakan kota yang memiliki tingkat kemacetan dan kriminalitas paling rendah di Provinsi Lampung,  masuk dalam Daftar 10 kota di Indonesia dengan biaya hidup terendah ke-9 di Indonesia serta urutan kedua di Pulau Sumatra berdasarkan Survey BPS tahun 2017, Kota Metro terus berusaha mewujudkan visi dan misinya sebagai kota pendidikan dan wisata keluarga, dengan memperbaiki sektor pendidikan, keamanan, kebersihan serta meningkatkan fasilitas publik, pengoptimalan ruang terbuka hijau, dan mempercantik tiap sudut kota dengan dibangunnya taman-taman kecil dan menghiasi jembatan dengan lampu-lampu.



Kota Metro juga dipetakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai kawasan yang berpotensi menjadi kota metropolitan dalam cetak biru Wilayah Pengembangan Strategis Merak, Bakauheni, Bandar Lampung, Palembang, Tanjung Api-Api (WPS MBBPT).[2]



[1] Yerri Noer Kartiko dan Lukman Hakim , ‘Strategi Pemerintah Kota Metro Dalam Upaya Peningkatan Budaya Cinta Lingkungan Menuju Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan’ dalam Jurnal Nidzam, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2016.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post