Hegemoni Bahasa, Moral dan Teror



Sejak dulu, kita telah dicekoki pengertian tunggal oleh penguasa tentang diksi moral, kebajikan, adab atau kontradiksinya. Dalam buku Indonesia Beyond Soeharto karya Donald K. Emerson (2001) dijelaskan bahwa pencekokan bahasa itu bertujuan membatasi variasi ekspresi, –terutama di bidang media, literatur, dan seni— untuk memupuk perkembangan kebudayaan politik nasional yang seragam.

Kekuasaan Orde Baru sangat membenci kebebasan dan perbedaan pendapat, mencurigai warga negara yang berkumpul, menyortir buku dan tidak mengizinkan buku-buku yang terbit tanpa melalui ‘pengeditan’ negara untuk beredar, buku yang terlanjur terbit dirazia dan dibakar, mengontrol berita, siaran radio dan televisi. Intinya tidak boleh ada gerak dan suara yang keluar, jika tak seirama dengan kehendak Soerharto.

Jika ada yang memaksakan diri (ngotot), maka Soeharto akan berkata: “Amankan!” seraya tersenyum penuh makna. Amankan adalah eufemisme dari “bereskan, singkirkan atau hilangkan”, yang disebut oleh Virginia Matheson Hooker (2001) sebagai politisasi makna atas bahasa-bahasa yang dipergunakan. Perintah ‘membereskan’ yang sekaligus mengandung pencitraan (membunuh secara halus).

Tumbangnya kekuasaan Orde Baru di awal tahun 1998, tidak secara otomatis menghilangkan stereotip tafsir atas penggunaan bahasa tersebut, hingga kini masih banyak orang yang melanggengkan pengertian-pengertian 'tunggal' dari produk bahasa Orde Baru. Sebutlah misalnya, bagaimana secara serampangan seorang dosen menyebut mahasiswanya tidak beradab, tidak memiliki etika dan sopan santun hanya lantaran memakai kaos oblong dan berambut gondrong.

Meski tidak ada satu pun teori dan dalil yang bisa mengukuhkan bahwa orang yang berambut pendek, plontos lebih baik atau lebih beradab dari yang berambut gondrong, atau moralitas yang diukur dari kerah baju. Toh, faktanya penghakiman baik dan buruk berdasarkan panjang-pendek rambut dan kerah baju itu tumbuh subur di lingkungan kampus, lingkungan yang mendaku sebagai pusat pengetahuan dan peradaban.

Pengertian tunggal (dari penguasa) tentang kebajikan, moralitas dan adab yang diaminkan banyak orang (termasuk kaum intelektual) telah menghegemoni tata-sosial kita, yang menurut istilah Antonio Gramsci (1987) telah dimenangkan melalui mekanisme konsensus (common sense), karena kurangnya basis konseptual yang membentuk kesadaran yang memungkinkan kita memahami realitas sosial secara efektif.

Habermas bahkan lebih terbuka lagi dengan mengatakan bahwa ketika kekerasan dianggap lebih berisiko dipraktikkan di era demokratisasi, maka hegemoni menemukan bentuknya yang lain, direproduksi melalui bahasa untuk memberikan dominasi makna yang diinginkan penguasa, language is also a medium of domination and social force atau dalam istilah Jean Baudrillard, the  real monopholy is never that technical means, but of speech”.

Jadi, ketika ada yang mereproduksi bahasa radikal, teror dan mengaitkannya dengan pakaian, celana cingkrang, cadar, jenggot dan kita digiring-paksa mengaminkannya tanpa konsepsi yang jelas, tak perlu kagetan, memang begitulah cara kekuasaan melakukan hegemoni sekaligus pencitraan. 

Benar, ukuran ketakwaan tidak diukur dari cadar dan celana cingkrang, dan semestinya dengan logika yang sama, cadar dan celana cingkrang juga tidak menjadi ukuran seseorang menjadi radikal dan berpotensi menjadi teroris, sehingga tak perlu pengaturan berlebihan. 

Namun, lagi-lagi penguasa merasa paling otoritatif menafsirkan kata, mengemasnya secara halus sehingga enak didengar atau membuatnya seram sehingga menakutkan. Meminjam istilah Ignas Kleden (1998), seringkali bahasa yang dikemas lewat eufemisme, dapat menggambarkan norma-norma terselubung estetis baik untuk pelanggaran moral maupun untuk kenyataan sosial yang pahit.

Ucapan Kleden tersebut senada dengan pernyataan Ben Anderson (1990), ambiguitas  bahasa yang digunakan lewat bahasa para petinggi negara bukan hanya menyembunyikan atau menciptakan realitas, tetapi juga menjadi cara untuk bersembunyi dari realitas dan perilaku yang sesungguhnya.

Ambigu, muskil dan absurd serta miskin konseptual, tetapi rezim (kekuasaan) memang selalu memiliki kuasa tak terbatas, mendiktekan moral dan kebajikan, termasuk mendefinisikan segala hal sesuai kemauan 'udelnya'. Kita (hanya) boleh protes sambil lalu seperti kafilah, sementara anjing terus mennggonggong dan hanya akan mendengar suaranya sendiri. (Rahmatul Ummah, Warga Yosomulyo - Metro).



0 Response to "Hegemoni Bahasa, Moral dan Teror"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel