Kota Kreatif, Creative Hub dan City Hub

Tulisan ini, akan menjadi tulisan bersambung. Merespon visi, misi dan program para kandidat wali kota yang akan bertarung pada pemilihan kepala daerah langsung (Pilkadal) Kota Metro tahun 2020 nanti.

***

Beberapa waktu lalu saya diundang menghadiri diskusi tentang kota, temanya keren “Membangun Metro Menjadi City Hub”. Tentu, sebagai orang yang sering gelisah –gelisah itu mewakili kata peduli dan reseh (campur resah)—melihat pembangunan kota, mendorong saya cukup memiliki alasan untuk hadir.

Membincang kota menjadi cara berekspresi paling menggairahkan. Meski akhirnya, beberapa kali harus menelan ludah kekecewaan, karena ternyata yang dibincangkan jauh dari ekspektasi. Ideologi pembangunanisme ala pembangunan di era Orde Baru, yang berfokus pada pembangunan fisik dan telah banyak dikritik itu, tetap menjadi pilihan utama. Pembangunan infrastruktur seperti terminal, jalan lingkar (ring road) yang menghubungkan Kota Metro dengan bandara, dan daerah-daerah sekitarnya, diimajinasikan akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan warga.

Dari enam program yang disingkat menjadi 6 M itu, ada dua fokus yang dibicarakan dalam diskusi malam itu, yakni Metro City Hub dan Metro Healtcare City. Metro City Hub sebagaimana tema undangan, adalah gagasan salah seorang bakal calon wali kota untuk menjadikan Kota Metro sebagai pusat, sehingga menurutnya perlu (wajib) membangun infrastruktur berupa jalan lingkar, angkutan umum (bus dan angkot), dan terminal sebagai fasilitas yang akan mendukung interkoneksi antar daerah. Strategi yang disampaikan dengan penuh semangat dan rasionaliasi bahwa Kota Metro dikelilingi, Bandarjaya, Gunung Sugih Sukadana, Pesawaran bandara, dan jalan tol, diyakini mampu mengundang ‘orang luar’ datang ke Kota Metro. 

Begitupun saat membincang program Metro Healthcare City, indikatornya adalah banyaknya pasien luar daerah (Sumbagsel) yang datang ke Kota Metro dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan prima, tetapi sama sekali tidak menyentuh pembicaraan persoalan prioritas layanan kesehatan untuk warga yang tinggal di Kota Metro, misalnya, mengantisipasi polusi lingkungan dengan memprioritaskan penanganan dan pengelolaan limbah dari rumah sakit yang telah merusak air, tanah dan udara kota, menurunkan angka jumlah orang sakit, angka kematian ibu dan anak, alih-alih menggagas biaya berobat murah untuk rakyat miskin kota.

Sialnya, selain magel, karena gairah untuk membincang pembangunan kota yang humanis dan berpihak kepada rakyat kecil tak tuntas, ternyata diskusi tersebut, ‘kemasan’ yang sengaja dijual oleh salah satu politisi yang berniat maju menjadi bakal calon wali kota, branding-nya adalah “Membangun Metro Baru”.

Begitulah...

Di banyak tempat, kota memang seringkali digagas dan dirumuskan menjadi ‘kota baru’ yang memiliki ruang-ruang publik alternatif sebagai ruang publik baru untuk memenuhi eskapisme dan hasrat masyarakat konsumtif akan gaya hidup dan kesenangan yang tak pernah tandas. Kota tak hanya tumbuh dari semburan syahwat orgasme pemilik modal, tetapi juga menjadi ruang citra para elit politik.

Hasrat tersebut, sering kali membuat kota tumbuh dan berkembang secara paradoks, mewajahkan diri secara ambigu. Di satu sisi, menjadi ruang estetik yang menawarkan mimpi dan kesenangan, memuaskan hasrat banyak orang untuk mendiaminya, tetapi, di sisi lain kota bisa menjadi mesin penggerus segala imajinasi tentang kesenangan, kesejahteraan dan kemerdekaan warganya. Bahkan. Menurut John Fiske (1995: 36) dalam bukunya Memahami Budaya Populer, kota siap mencampakkan setiap orang yang tidak sanggup bersaing berebut ruang. Ruang dikuasai dan ditata oleh pemilik otoritas.

Kapitalisasi dan komodifikasi ruang perkotaan selain menawarkan nilai-nilai hedonisme juga meneguhkan disparitas kelas dan mengokupasi ruang publik. Akibatnya, publik kota harus kehilangan ruang aktualisasi kepublikan dan peran kewargaannya, direduksi menjadi sekadar konsumen. Pola pengembangan ruang kota seperti ini, berusaha mendisiplinkan pola relasi warga dalam logika transaksional. Ruang publik yang ada berisi kesenangan dan berisiko menyingkirkan kelompok masyarakat tertentu, terutama kelas menengah bawah (lower middle class) dan kalangan miskin kota (lower class/urban poor).

Hal itulah, mengapa penting untuk membincangkan kembali konsep kota kreatif yang dirujuk kepada gagasan Richard Florida dalam buku The Rise of Creative Class (2002), Cities and the Creative Class (2004), dan The Flight of the Creative Class (2006). Apakah konsep kota kreatif dapat diterapkan begitu saja  di semua tempat?

Kota kreatif dalam gagasan Florida tersebut menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan inovasi kota sengat bergantung pada dua komponen utama. Pertama, komponen inti super-kreatif, yang dikategorikan meliputi profesi yang berfungsi menciptakan gagasan baru, teknologi baru dan konten kreatif. Seperti, pekerja di bidang seni, media, hiburan (sutradara film dan penulis), dan di bidang pemrograman komputer, sains, pendidikan, penelitian.

Kedua, komponen masyarakat yang bekerja pada tempat bisnis yang berbasis pengetahuan. Seperti, bisnis keuangan, hukum, dan perawatan kesehatan.

Gagasan tentang kota kreatif ini kemudian direspon di berbagai negara. UNESCO sebagai badan PBB yang mengurusi persoalan pendidikan, keilmuan dan kebudayaan, juga terlibat dalam menetapkan daftar-daftar kota kreatif dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

Tahun 2011, di era SBY, pemerintah secara serius membentuk Kementerian Ekonomi Kreatif, yag ditindaklanjuti oleh Jokowi pada tahun 2014, dengan kembali melahirkan lembaga non kementerian bernama Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Berikutnya, Bekraf merilis daftar-daftar kota kreatif, sebagai bagian dari pekerjaan mengurusi ekonomi kreatif.

Ironis, kota-kota yang dirujuk sebagai kota-kota terkeren berlabel kota kreatif seperti Seattle di Amerika Serikat dan Berlin di Jerman, menuai kritik keras para ilmuwan. Salah satu yang melontarkan kritik tersebut adalah Enrico Moretti melalui tulisannya The New Geography of Jobs pada tahun 2012.

Moretti menuding gagasan utama Florida tentang kota kreatif sebagai tempat tinggal yang menarik dan dapat menjadi motor perkembangan ekonomi tidaklah valid. Ia menyebut Seattle sebelumnya adalah kota yang buruk perekonomiannya, dan berubah menjadi pusat perangkat lunak ketika Microsoft pindah dari New Mexico pada tahun 1980-an, dan menjadi penarik pekerja kreatif bidang pemrograman komputer dan bidang teknologi untuk tinggal di Seattle.

Moretti juga mencontohkan Berlin di Jerman yang disebut-sebut sebagai kota yang memiliki daya magnet para pekerja kreatif, sesungguhnya adalah kota yang mendapat manfaat dari masa lalunya sebagai kota yang terbelah, dan mewariskan dua kebun binatang, tiga rumah opera besar, tujuh orkestra simfoni, dan beberapa museum dari kompetisi Perang Dingin selama empat puluh tahun. Jadi, Berlin bukan bim salabim - abracadabra menjelma menjadi kota kreatif yang tiba-tiba menyedot pekerja kreatif. Bahkan, Moretti menyebut ironi lain, dengan menghidangkan fakta bahwa Berlin menjadi kota terendah kedua di Jerman dalam pertumbuhan pendapatan per kapita, dan memiliki jumlah besar pekerja kreatif yang menganggur, 40% seniman dan 30% ilmuwan sosial. (Lihat tirto.id, ‘Mempersolkan Kota Kreatif ala Richard Florida’).

Kritik Moretti ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kota kreatif tidak melulu soal pelabelan nama keren, kota-kota yang dilabelkan sebagai kota kreatif pada dasarnya adalah kota yang telah ‘jadi’, sebutlah misalnya Bandung yang diakui oleh UNESCO sebagai City of Design dan Pekalongan sebagai City of Crafts & Folk Art, kedua kota ini memang telah lama –jauh sebelum label itu dilekatkan—menjadi kota yang dihuni para pekerja kreatif. (Rahmatul Ummah, Warga Yosomulyo).

Apakah City Creative Hub dan City Hub atau istilah lain tetap menjadi dagangan yang layak dan memang penting untuk menjadi branding kota. Saya akan coba tulis dalam artikel selanjutnya.

Bersambung ...